Peunawa.com - Bireuen l Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bireuen pada Senin,22 Desember 2025, sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi darurat yang dialami masyarakat Aceh akibat bencana banjir dan longsor.
Aksi damai ini bertujuan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menetapkan Aceh sebagai Bencana Nasional, mengingat skala kerusakan, jumlah korban terdampak, serta keterbatasan kapasitas penanganan di tingkat daerah, Koordinator aksi, M.Hafadh, dalam orasinya menyampaikan bahwa dampak bencana telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Kami Rakyat Kabupaten Bireuen Menuntut Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat Sebagai Berikut:
1. Mencabut Izin Perusahaan Yang Terbukti Murusak lingkungan,
2. Melakukan Audit Lingkungan secara menyeluruh terhadap perusahaan tambang dan perkebunan di wilayah rawan banjir,
3. Melakukan Rehabilitasi hutan dan DAS secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekedar wacana,
4. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan Lingkungan,
5. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, Pengawasan, dan Perlindungan Lingkungan,
“Kami melihat langsung bagaimana masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar. Penetapan status Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Data sementara menunjukkan bahwa jumlah rusak rumah dan korban sangat banyak di bandingkan dengan tsunami sementara proses pemulihan masih berjalan lambat akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya daerah.
Melalui aksi damai ini, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
Menetapkan Aceh sebagai Bencana Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Menjamin pemulihan hak-hak dasar masyarakat terdampak, termasuk perumahan, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian.
Aksi berlangsung tertib, damai, dan tanpa kekerasan, dengan pengawalan aparat keamanan. Peserta aksi menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu kemanusiaan ini hingga pemerintah mengambil langkah konkret.
“Ini bukan kepentingan politik, ini murni panggilan kemanusiaan. Aceh membutuhkan perhatian serius negara,” tutup Mauliadi Salah satu perangkat desa.(*)