Bireuen – Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang hubungan Islam dan sosialisme kembali menjadi bahan diskusi di Kabupaten Bireuen. Melalui kegiatan bedah buku Islam dan Sosialisme, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bireuen mengajak kader dan masyarakat menelusuri gagasan besar salah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia tersebut, sekaligus menghubungkannya dengan tantangan kehidupan sosial dan politik masa kini.
Diskusi yang berlangsung di Aula Kantor DPC PKB Bireuen, Cot Gapu, Jumat sore (13/11/2026), menghadirkan Prof. Dr. Tgk. H. Muntasir A. Kadir, MA, yang akrab disapa Ayah Mun, sebagai pemateri. Ia juga dikenal sebagai Ulama Muda pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah Batee Iliek. Diskusi dipandu Zulfikar Muhammad dan diikuti puluhan kader PKB serta tokoh masyarakat.
Buku Islam dan Sosialisme merupakan salah satu karya penting H.O.S. Tjokroaminoto yang diterbitkan pada November 1924. Tjokroaminoto, yang memiliki nama lengkap Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, merupakan tokoh pergerakan nasional sekaligus pemimpin Sarekat Islam. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir yang berupaya mempertautkan ajaran Islam dengan gagasan pembebasan dan keadilan sosial di tengah situasi kolonialisme.
Dalam pemikirannya, Tjokroaminoto menempatkan Islam bukan hanya sebagai pedoman kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai landasan membangun tatanan masyarakat yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama.
Ada tiga prinsip utama yang menjadi pokok pembahasan dalam buku tersebut, yakni kemerdekaan (Al-Hurriyyah), persamaan (Al-Musawah), dan persaudaraan (Al-Ukhuwwah). Ketiganya dipandang sebagai nilai mendasar dalam membangun kehidupan bersama yang bebas dari penindasan, diskriminasi, dan kesenjangan sosial.
Bagi Tjokroaminoto, nilai-nilai tersebut bukan sesuatu yang asing bagi Islam. Justru, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan telah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan ketuhanan sebagai landasan utama. Karena itu, perjuangan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan nilai-nilai keislaman.
Gagasan inilah yang membuat buku tersebut tetap menarik dibicarakan, meskipun ditulis lebih dari satu abad lalu. Persoalan ketimpangan, kemiskinan, hubungan antarmanusia, hingga tanggung jawab kekuasaan terhadap masyarakat masih menjadi tantangan yang relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini.
Ketua DPC PKB Bireuen, Amiruddin M. Daud, mengatakan penguatan kapasitas dan pemahaman ideologi merupakan bagian penting dalam membangun gerakan politik yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kader partai perlu memiliki wawasan luas mengenai berbagai pemikiran sosial dan politik, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Dengan pemahaman tersebut, kader diharapkan mampu membaca persoalan masyarakat secara lebih komprehensif serta membangun pendekatan yang tepat.
“Gerakan partai kita harus berorientasi pada bagaimana menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kapasitas kader perlu diperkuat sebelum berbicara tentang gerakan perubahan,” ujar Amiruddin.
Ia menjelaskan, PKB mulai menerapkan tahapan pendidikan kader yang wajib diikuti seluruh kader partai. Pendidikan tersebut menjadi bekal agar kader tidak hanya memahami arah dan ideologi perjuangan partai, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan serta perubahan kondisi sosial di tengah masyarakat.
Amiruddin juga menyoroti perubahan pola komunikasi akibat perkembangan teknologi digital. Menurutnya, pemanfaatan media dan platform digital penting sebagai sarana menyampaikan gagasan serta aktivitas partai kepada publik. Namun, komunikasi digital tidak boleh menggantikan kehadiran langsung kader di tengah masyarakat.
“Pendekatan digitalisasi dan penggunaan media sebagai corong untuk menyampaikan apa yang kita lakukan tetap penting. Tetapi kader juga harus turun ke lapangan untuk mendekati dan mendampingi masyarakat,” katanya.
Ia berharap pola gerakan yang menggabungkan komunikasi digital dengan kerja nyata tersebut dapat dikembangkan sebagai pendekatan sosial dan politik baru, dimulai dari lingkungan masyarakat dalam skala kecil di Kabupaten Bireuen.
Amiruddin mencontohkan, program sosial seperti bedah rumah semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik. Perhatian terhadap penerima manfaat juga harus berlanjut, terutama menyangkut kondisi kehidupan dan kesejahteraan mereka setelah mendapatkan bantuan.
“Jangan hanya rumahnya yang sudah dibedah, tetapi bagaimana kehidupan orang tersebut setelahnya juga harus kita perhatikan,” pungkasnya.
Melalui bedah buku ini, PKB Bireuen berupaya menghadirkan ruang pembelajaran yang tidak berhenti pada pengenalan sejarah pemikiran tokoh bangsa. Lebih dari itu, gagasan Tjokroaminoto tentang kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan menjadi bahan refleksi mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, termasuk dalam kehidupan organisasi, gerakan politik, dan pelayanan kepada masyarakat.(Y)