Peunawa.com |Bireuen – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen di Pendopo Bupati Bireuen, Selasa malam (10/11/2026).
Kunjungan tersebut disambut Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, M.T., bersama unsur Forkopimda, Kajari Kabupaten Pidie Jaya, para Asisten Setdakab Bireuen, kepala SKPK, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi peusijuk yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan malam bersama.
Kajati Aceh hadir bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Aceh beserta rombongan, di antaranya Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Aceh, Asisten Pidana Militer (Aspidmil), Kepala Bagian Tata Usaha, dan sejumlah pejabat lainnya.
Kunjungan kerja dan silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan jajaran Kejaksaan, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati Aceh juga berharap Kejaksaan Negeri Bireuen terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Forkopimda serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, terutama dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
"Sinergi dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat diwujudkan melalui mitigasi risiko hukum, upaya pencegahan, pendampingan, serta pengawalan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Dengan demikian, setiap program dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari." Tambah Beliau.
Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan baik dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan jajaran Kejaksaan semakin kuat, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. (*)