Rektor UNIKI Jadi Narasumber Pada Konferensi Internasional 2021


-->

Iklan Utama

Iklan berjalan

Rektor UNIKI Jadi Narasumber Pada Konferensi Internasional 2021

Sabtu, 21 Agustus 2021



Peunawa.com | BIREUEN - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) bekerjasama dengan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Sabtu (21/08/2021) menggelar konferensi internasional tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia.

Konferensi Internasional yang bertemakan "Contribution of Islamic Economic Thought In Supporting Regional Economic Growth" tersebut, mempertemukan pakar ekonomi syariah dari University of Malaysia, Assoc. Prof. Dr. Amir Shaharuddin, Universitas Sumatera Utara - dan Aceh. Diantaranya Rektor UIN-SU Prof Dr Syahrin Harahap, M.A, Rektor UNIKI Prof Dr H Apridar, SE, M.Si, Dekan FEBI UIN-SU Dr. Muhammad Yafiz, M.A dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Sumatera Utara, Dr Azhari Akmal Tarigan, serta Dosen Magister Manajemen UNIKI yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni S3 Manajemen Pendidikan UNJ Jakarta Dr Raihan Iskandar, Lc, M.M.



"Beberapa sub-tema dibicarakan dalam konferensi tersebut, seperti masalah ZISWAF sebagai pendapatan Lokal, Pemikiran Ulama tentang penerapan pariwisata halal, serta Peran Ulama dalam mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh",tutur ketua panitia, Pandapotan.

Dalam pengantarnya, Rektor UIN-SU Prof Syahrin Harahap menyatakan, kita terus kembangkan pemikiran islam dalam mendukung system ekonomi, sehingga terciptalan ekonomi islam yang dinamis.

Oleh karenanya, Syahrin mengajak para peserta konferensi untuk mensosialisasi sekaligus menyumbangkan pemikiran efektif agar ekonomi islam menjadi suatu yang harus dibanggakan dalam menjalankan ekonomi demi kesejahteraan orang banyak.

"Karena menurut saya, ada 4 tokoh yang berperan besar dalam membentuk fenomena, yakni pertama Tuhan, kedua para tokoh yang berpengaruh, ketiga pemikiran besar tentang sesuatu yang bisa menjadi model, dan keempat ekonomi," sebut Syahrin.

Pemikiran sangat penting, karena dengan pemikiran kita ketahui dan dalami tentang apa yang terjadi, dan pesan apa yang disampaikan dari peristiwa satu ke peritiwa lainnya, ungkap Prof Syahrin.

Rektor UNIKI, Prof Apridar dalam paparannya menyatakan Ekonomi berbasis Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Ekonomi Islam belakangan menjadi "rule models", bagi sistem ekonomi di belahan dunia.

Pelaku sistem ekonomi konvensional secara massif mulai beralih kepada sistem ekonomi Islam (syariah). Hal ini menjadi titik tolak bagi Negara Indonesia sebagai penganut Islam mayoritas untuk memberi contoh yang lebih "radikal" bagi Negara-negara lain, sebutnya.

Disaat sistem ekonomi non Islam belahan dunia mengalami krisis saat ini, Ekonomi Islam pelan-pelan menjadi solusi bagi masyarakat dunia. Ekonomi Islam hari ini benar-benar menjadi solusi dari krisis global. Karena ada unsur penting dalam ekonomi Islam yang menjadi inspirasi bagi non muslim, yakni berlandaskan kejujuran, produktivitas dan berdaya guna.

Akhir dari proses dalam ekonomi Islam adalah untuk mendapat barakah dari Allah sebagai pencipta manusia, urai Guru Besar USK Aceh itu.

"Ekonomi Islam menjadi unsur sakral dalam memarginalkan kemiskinan, bergandeng tangan untuk membawa kemaslahatan bagi semua elemen warga. Lebih tajam kemudian terdapat unsur pemberdayaan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut menjadi pemicu inspirasi bagi semua orang untuk menerapkan sistem ekonomi Islam," jelasnya.

Karenanya, bicara ekonomi Islam, mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan dua pemikiran besar sistem ekonomi dunia, sebut Apridar. Yaitu kapitalisme dan sosialisme atau marxisme.Ekonomi Islam hadir tak semata-mata mengoreksi kedua sistem ekonomi tersebut, melainkan menawarkan pemikiran yang jauh lebih baru serta dengan sistem yang lebih memanusiakan manusia.

Diakui atau tidak, Islam ternyata berbeda dengan agama-agama besar lainnya. John Thomas Cummings dkk dalam Islam dan Perubahan Ekonomi Modern (John L. Esposito; 1986) menyebutkan bahwa Islam memberikan penganutnya suatu ajaran terperinci tentang sistem ekonomi, terutama berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan (zakat), pengeluaran pemerintah, warisan, hak-hak pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi (pembagian pendapatan, kemiskinan, dan hal-hal lain), bunga uang, pemilikan tanah, sumber alami, tingkat gaji dan lain sebagainya. Dan semua ini harus dipelajari oleh ekonom islam, harap Apridar.

Menyinggung tentang parktik bank syariah di provinsi Aceh, Apridar menyatakan, seharusnya perkembangan bank syariah di Aceh jauh lebih cepat mengingat provinsi ujung barat Sumatera itu memberlakukan syariat Islam. Pemandangan kontras terlihat antara bank konvensional yang dipenuhi puluhan masyarakat saban hari, sedangkan kantor bank syariah selalu sepi nasabah yang mengantre.

Masyarakat Aceh dipastikan mengetahui bahwa bunga bank itu riba (haram). Namun lambannya perkembangan bank syariah di Aceh setidak-tidaknya disebabkan dua faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional bank syariah dan minimnya jaringan bank syariah yang tidak menjangkau pelosok kecamatan seperti bank konvensional, lanjut mantan Rektor Unimal ini.

Oleh karena itu, sebut Prof Apridar, perlu dukungan semua pihak, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang perbankan syariah dengan segala kelebihannya. Baik dukungan dari pemerintah, ulama, asosiasi perbankan, perguruan tinggi, serta kelompok keuangan mitra bank (KKMB).


Seharusnya, jauh hari pihak Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengeluarkan seruan bersama kepada seluruh instansi pemerintah dan instansi pendidikan agar menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksi keuangannya. Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengeluarkan seruan agar seluruh PNS di provinsi itu membuka rekening di bank syariah. Sehingga, pemerintah mentransfer gaji melalui rekening bank syariah yang dimiliki PNS. Langkah ini diambil untuk menghindari riba.

Potensi lain yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan sistem perbankan syariah adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Selama ini, KKMB terkesan berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, organisasi ini berperan besar menghubungkan UMKMK dengan perbankan, pungkas Prof Apridar.

Peserta konferensi internasional tersebut, umumnya dihadiri oleh mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Islam dari 18 perguruan tinggi dan praktisi ekonomi. Diantaranya, UIN-SU, UNIKI, STIES Stabat, UMSU, Politeknik LP3M Medan, STIE Bina Karya Tebing Tinggi, Politeknik Unggul LP3M Meda, STAIBR Kabupaten Padang Lawas, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Univ.Muhammadiyah Pekan Baru, Universitas Malikussaleh, STKIP Budidaya, STAI Jama'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, STAI HM Lukman Edy, AMIK Medicom Medan, dan Institut EHMRI. (Red/*)