Peunawa.Com l Bireuen - Pernyataan bahwa pemerintah sudah memberikan solusi namun pengungsi menolaknya adalah tidak benar, bahkan cenderung hoaks.
Saya Murni M.Nasiri menyampaikan ini bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli, tetapi juga sebagai korban banjir di Bireuen yang melihat dan merasakan langsung situasi di lapangan.
Pada aksi 16 Maret 2026, yang disampaikan oleh perwakilan pejabat Bireuen, bukanlah solusi konkret, melainkan penjelasan panjang tentang mekanisme pendataan. Bahkan diakui sendiri bahwa data dari desa kemungkinan belum mutakhir dan akan diperbarui. Pertanyaannya sederhana: sudah empat bulan berlalu, mana pembaruan data itu? tanyak Murni,
Di tengah terik matahari, masyarakat datang bukan untuk mendengar klarifikasi administratif, tetapi untuk mendapatkan kepastian solusi. Ketika diminta perwakilan masuk ke ruangan ber-AC, banyak pengungsi menolak—bukan karena tidak kooperatif, tetapi karena mereka ingin transparansi, ingin semua mendengar bersama, bukan hanya segelintir orang. lanjutnya lagi,
Narasi bahwa Bupati telah memberikan solusi juga tidak sesuai dengan kenyataan yang disampaikan langsung oleh para pengungsi. Dalam pertemuan di tenda, tidak ada kejelasan ketika korban menanyakan hal paling mendasar: Apakah mereka akan mendapatkan huntap atau huntara? Bahkan sebagian hanya dipindahkan dari tenda ke bangunan lain dengan alasan “lebih nyaman, tanpa kepastian masa depan.
Artinya, yang terjadi bukanlah solusi menyeluruh, melainkan penanganan sementara yang terbatas pada mereka yang terlihat, bukan untuk seluruh korban banjir di Bireuen.
Jika kemudian dikatakan pengungsi sempat menyetujui lalu menolak, itu juga perlu diluruskan. Mereka tidak berubah-ubah tanpa alasan. Mereka berdiskusi, berpikir, dan mengambil sikap secara lebih bijaksana dan kolektif. Mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk segelintir orang yang bertahan di tenda kantor bupati, tetapi untuk seluruh korban banjir di Bireuen.
Dalam kondisi sulit, pengungsi justru menunjukkan empati dan cara berpikir yang luas—memperjuangkan kepentingan bersama, bukan kelompok.
Jika masyarakat yang sedang menderita saja mampu berpikir sejauh itu, lalu mengapa pemerintah justru terkesan melihat persoalan ini secara sempit?(*)