BIREUEN l Peunawa.com — Kebingungan menyelimuti warga Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Bireuen, terkait rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir. Mereka mengaku tidak memahami perbedaan dua skema tersebut dan khawatir kehilangan hak atas rumah permanen jika menerima huntara.
"Kami butuh huntara," kata Mutia, perwakilan warga, saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama sekaligus reses dan penyerapan aspirasi anggota DPR RI, di desa setempat, Sabtu, 28 Februari 2026.
“Kami pikir setelah dapat huntara, kami tidak dapat lagi huntap,” kata Mutia di hadapan ratusan warga yang berkumpul di meunasah desa.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara. Alasannya, sebagian penyintas disebut lebih memilih menerima dana tunggu hunian (DTH).
Menurut dia, sebagian besar masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan huntara maupun huntap. Minimnya sosialisasi membuat warga berasumsi bahwa penerimaan hunian sementara akan menggugurkan hak mereka atas hunian tetap yang bersifat permanen dan menjadi milik pribadi.
Mutia mengatakan kebutuhan utama warga adalah rumah tetap agar memiliki kepastian tempat tinggal. Namun ketidakjelasan informasi membuat warga diliputi kekhawatiran.
“Sehingga kami kalang kabut,” ujar Mutia, sambil menangis.
Ia menceritakan kondisi ayahnya yang berusia sekitar 70 tahun. Sejak rumah mereka terdampak banjir, sang ayah harus berpindah-pindah tempat, dari lokasi pengungsian ke tempat lain, termasuk mengungsi ke Beuyet.Setiap hari, kata Mutia, ayahnya bolak-balik ke desa untuk mencari informasi kapan rumah akan dibangun pemerintah.
“Orang tua ingin duduk tenang. Tapi karena tidak punya tempat tinggal, ayah saya mondar-mandir. Hari ini ayah saya masuk rumah sakit,” kata dia.
Mutia menyebut warga sudah berulang kali menanyakan kepastian pembangunan hunian kepada aparatur desa dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun hingga kini belum ada jawaban pasti mengenai waktu pembangunan huntap.
“Survey terus dilakukan. Tapi kapan dibangun, tidak jelas,” ujarnya.
Ketidakpastian itu membuat warga berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi mereka membutuhkan tempat tinggal sementara untuk segera dihuni. Di sisi lain, mereka menginginkan jaminan bahwa pembangunan hunian tetap tetap direalisasikan.
Saat Mutia menanyakan kepada ratusan warga yang hadir apakah mereka setuju diusulkan pembangunan huntara, warga menjawab serempak, “Setuju.”
Namun, ia menegaskan, persetujuan itu lahir di tengah ketidaktahuan.
“Kami tidak paham apa itu huntara, apa itu huntap. Tidak pernah diberikan pemahaman secara jelas,” kata Mutia.(Rilis)