Penghambatan ini diketahui, sejak kisruh diinternal PDPA, di tambah lagi April 2019 lalu terjadi perombakan sekaligus Peralihan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi PT Pema. Setelah itu, Nova Iriansyah mengatakan bahwa PT Pema sangat penting karena akan menjadi titik awal kejayaan ekonomi Aceh dan Ingin mencari sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modal di Aceh.
Buktinya apa? Pemda Aceh Utara dan Lhokseumawe saat ini untuk membayar gaji tenaga kontrak saja sudah tidak mampu lagi, hal ini besar kemungkinannya karena kisruh anak simata wayang ini tidak diselesaikan dengan bijak, ini adalah bagian dari bukti kegagalan Nova dalam membangun Aceh melalui investor.
Belum lagi kawasan ekonomi khusus (KEK ARON) telah di keluarkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kalau ada pemda Aceh yang ikut mengatakan akan masuk investor ke aron Lhokseumawe juga pembongan publik janganlah memberi angin surga pada saudara-saudara kita Lhokseumawe dan Aceh utara sekitarnya akan maju secara ekonomi.
Perlu dipahami bahwa Investor asing dengan hengkangnya Bank konvensional di Aceh, itu salah satu bukti penghambatan transaksi yang terhalang oleh tata kelola pemerintahan terhadap keinginan investasi berakhir dengan janji-janji manis Nova sebagai gubernur Aceh. Dengan demikian jelas menyebabkan angka kemiskinan dan pengaguran meningkat drastis tanpa perputaran uang di 23 kabupaten/kota, 285 kecamatan, 6600 desa di seluruh Aceh.
Sederhananya begini, sambung James, Investor sekelas PT SEMEN indonesia yang merupakan anak BUMN saja gagal berinvestasi dia Aceh Apa lagi lain, meskipun Gubernur berserta rombongan sudah mengunjungi berbagai Negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk mencari investor, Namun sayangnya berakhirnya dengan nol sepulangnya dari Uni emirat Arab November lalu.
Terakhir, kita minta kepada aparat penegakan hukum, harus segera turun tangan untuk menyelamatkan uang Negara Puluhan Triliunan setiap tahunnya yang telah menjadi contoh bahwa Rakyat Aceh 5.5 juta melamui DPRA menolak dengan tegas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun 2020.
"Ini sangat bahaya bagi Aceh jika tidak terjadi perbaikan di tubuh pemerintah Aceh diakhir kepemimpinan Nova, maka harus segera ada tersangka meskipun secara internal hampir semua penjabat Aceh telah di periksa oleh Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) termasuk Nova Iriyansyah sendiri,"tutup James.