Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memang berencana menutup dan menggabungkan tujuh sekolah dasar, termasuk SDN Paya Baro yang kini hanya memiliki 24 siswa. Alasan efisiensi anggaran dan kualitas pembelajaran menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, di sisi lain, keputusan ini menyisakan pertanyaan: apakah efisiensi boleh mengorbankan hak dasar anak atas pendidikan?
Kebijakan tersebut dinilai lahir dari pertimbangan efisiensi, baik dari sisi anggaran maupun kualitas pembelajaran. Namun, di lapangan, keputusan ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait akses pendidikan bagi anak-anak di pedalaman.
Founder Komunitas Ruang Lingkup, Harir Rizky Tullah, menyatakan penutupan sekolah bisa berdampak sosial, emosional, dan psikologis bagi murid maupun orang tua.
“Anak-anak menangis karena takut kehilangan sekolah mereka, sementara orang tua resah dengan jarak tempuh dan medan berbahaya bila harus menyekolahkan anak ke lokasi lain,” ujar Harir di Banda Aceh, Selasa (23/9/2025).
Menurut Harir, kasus SDN Paya Baro menyentuh persoalan fundamental: bagaimana menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan hak anak atas pendidikan yang layak dan mudah dijangkau.
Ia menyoroti empat hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menutup sekolah. Pertama, efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan akses. Kedua, sekolah di desa berperan penting sebagai ruang sosial dan psikologis bagi anak. Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan alternatif kebijakan, seperti penggabungan administratif, model kelas jauh, transportasi aman, atau penguatan peran desa. Keempat, hak pendidikan yang dijamin UUD 1945 Pasal 31 harus dijadikan landasan utama.
“Efisiensi bisa dicapai dengan inovasi tanpa mengorbankan hak anak. Penutupan total sebaiknya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama,” tegas Harir.