BANDA ACEH — Peunawa.com l Polemik terkait mekanisme penentuan desil kembali memanas. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh secara tegas mendesak Gubernur Aceh untuk mencopot Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, yang dinilai tidak memahami variabel penentuan desil serta kondisi riil masyarakat di lapangan.
Wakil Ketua APDESI Aceh, Bahrul Fazal, SH, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan Kepala Dinas Sosial Aceh yang menyebut bahwa sanggahan data tidak berpengaruh terhadap penurunan desil. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kenyataan yang dihadapi masyarakat desa.
“Kadinsos jangan hanya bicara teori. Turun ke lapangan, lihat langsung kondisi masyarakat desa. Realitasnya jauh berbeda dengan yang dijelaskan,” ujar Bahrul, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai, variabel penentuan desil yang digunakan saat ini justru membingungkan dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Bahkan, menurutnya, petugas pendataan di lapangan pun mengalami kesulitan dalam menerapkan indikator-indikator tersebut.
Bahrul juga mengutip pandangan anggota DPR RI, Irma Chaniago, yang menyebut bahwa variabel penentuan desil belum tentu mampu menjamin akurasi kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Petugas di lapangan juga kewalahan.
Variabelnya tidak sesuai dengan kondisi riil. Misalnya soal saldo rekening, kredit sepeda motor, hingga pinjaman bank. Orang yang motornya masih kredit belum tentu mampu, justru itu tanda keterbatasan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik di masyarakat, seperti penggunaan rekening oleh keluarga dari luar negeri yang kemudian ikut terbaca sebagai indikator ekonomi dalam pendataan.
“Ada masyarakat yang hanya dipinjamkan rekening oleh keluarga di luar negeri, tapi itu masuk variabel penilaian. Ini jelas tidak adil dan menyesatkan,” lanjutnya.
Menurut Bahrul, kondisi ini membuat aparat desa, termasuk keuchik dan perangkat gampong, kewalahan dalam mendampingi proses pendataan. Bahkan, mereka yang paling memahami kondisi masyarakat pun kesulitan menjelaskan logika variabel yang digunakan.
“Jangankan petugas dari BPS, keuchik dan perangkat desa saja kewalahan dengan variabel seperti ini. Kita ini bukan negara maju dengan sistem ekonomi yang seragam,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam situasi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, membedakan kategori kesejahteraan warga menjadi semakin kompleks.
Karena itu, pendekatan yang digunakan pemerintah seharusnya lebih kontekstual dan berpihak pada kondisi riil masyarakat.
“Ekonomi masyarakat sekarang sedang sulit. Jangan pakai ukuran yang tidak masuk akal. Kalau datanya salah, bantuan juga salah sasaran,” katanya.
Atas dasar itu, APDESI Aceh meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan desil serta kinerja Dinas Sosial Aceh. Mereka juga mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil langkah tegas demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kalau tidak mampu memahami kondisi masyarakat dan variabel yang digunakan, lebih baik Kadinsos diganti. Ini menyangkut keadilan sosial bagi rakyat,” pungkas Bahrul.(*)