Peunawa.com l Bireuen — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen melalui Kabag Humas Baihakki yang juga keusyik menasah Blang. mengecam keras anggaran perjalanan dinas (SPPD) dewan yang disebut mencapai 8 miliar lebih di tengah kondisi bencana yang masih menghantui masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kebiadaban moral dan kegagalan nurani para wakil rakyat dalam membaca penderitaan masyarakat. Saat warga masih berjuang memperbaiki rumah rusak, kekurangan bantuan, dan kehilangan mata pencaharian, anggaran besar justru dihabiskan untuk perjalanan dinas.
“Ini bukan sekadar pemborosan, ini kebiadaban. Di saat rakyat menderita akibat bencana, dewan justru menikmati perjalanan dinas dengan anggaran fantastis. Di mana empati dan tanggung jawab mereka?” tegas keusyik mns Blang Bireuen.
Menurut Baihakki , kepala desa di berbagai kecamatan terus berjibaku menangani dampak bencana dengan anggaran terbatas. Banyak desa terpaksa mengandalkan swadaya masyarakat karena bantuan belum mencukupi, sementara anggaran daerah justru dinilai tidak berpihak pada kondisi darurat.
Keusyik Baihakki juga mempertanyakan urgensi dan manfaat langsung dari SPPD tersebut bagi masyarakat. Ia mendesak agar publik diberi penjelasan terbuka mengenai tujuan, hasil, dan dasar penggunaan anggaran yang dinilai tidak masuk akal dalam situasi krisis.
“Kalau dewan masih punya hati, seharusnya perjalanan dinas ditunda. Anggaran delapan miliar itu bisa menyelamatkan ribuan warga desa yang terdampak bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan APDESI Bireuen berdiri bersama masyarakat desa dan akan terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap melukai rasa keadilan publik. Ia juga meminta aparat pengawas dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi serta membuka secara transparan penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dewan belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik tajam yang disampaikan Humas APDESI Bireuen. Publik kini menunggu jawaban dan tindakan nyata, bukan sekadar pembelaan normatif.