Menurut Muliadi, sidak bukan masalah—yang menjadi persoalan adalah narasi yang dipelintir seolah-olah ada penimbunan bantuan.
“Sidak itu boleh, itu hak DPR. Tapi jangan dibuat drama seolah-olah BPBD menyembunyikan bantuan. Ini yang sangat kami sesalkan,” ungkap Mauliadi.
Ia menyatakan bahwa tindakan oknum DPRK yang menyebarkan kesan negatif tanpa data valid bisa memicu efek domino berbahaya. Para donatur, kata Mauliadi, khawatir bantuan mereka tidak disalurkan, padahal kenyataannya stok logistik terus bergerak setiap hari.
“Kami sudah menerima laporan ada donatur yang membatalkan niat menyumbang karena melihat video dan pemberitaan liar. Mereka takut bantuannya disalahartikan dan dipolitisasi,” lanjutnya.
Mauliadi menilai bahwa di tengah kondisi bencana, seharusnya semua pihak memperkuat koordinasi, bukan saling mencurigai. Ia menegaskan bahwa BPBD bekerja berdasarkan prosedur, mengelola stok bantuan sesuai alur distribusi, dan terbuka untuk pengawasan tanpa perlu menciptakan kegaduhan politik.
Ia juga mengingatkan bahwa perilaku memframing situasi tanpa fakta lapangan hanya akan memperlambat penanganan masyarakat yang sedang terdampak.
“Kalau donatur takut menyumbang, siapa yang rugi? Masyarakat. Bukan DPR, bukan BPBD, tapi rakyat yang sedang susah,” ujar Mauliadi.
Di akhir pernyataannya, ia meminta DPRK Bireuen untuk mengedepankan fungsi pengawasan secara profesional, bukan dijadikan panggung pencitraan yang justru memperkeruh situasi daerah.tutupnya