Juru Bicara JASA Bireuen, Abu Alfie, menyebutkan bahwa berbagai manuver elit politik Kabupaten Bireuen dalam beberapa hari terakhir—termasuk aksi saling balas pantun di media sosial—patut dicurigai sebagai upaya menutupi persoalan yang jauh lebih substansial.
“Kami membaca ini sebagai skenario yang diatur sangat rapi. Publik disuguhkan drama politik, sementara di balik itu ada kebocoran anggaran perjalanan dinas senilai delapan miliar lebih, pasca Bireuen dihantam banjir dan longsor,” tegas Abu Alfie.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas sebesar itu sangat tidak relevan dengan kondisi daerah saat ini. Bireuen, kata dia, baru saja dilanda bencana banjir dan longsor yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Saat masyarakat sedang berjuang bangkit dari musibah, justru muncul belanja perjalanan dinas dengan nilai fantastis,” ujarnya.
Abu Alfie menegaskan, sekecil apa pun anggaran jika dialihkan untuk penanganan pascabencana akan memberi dampak besar bagi pemulihan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Seharusnya para elit politik memiliki kepekaan dan empati. Sekecil apa pun anggaran, sangat berarti bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kondisi warga yang hingga kini masih berjibaku dengan dampak bencana di tengah keterbatasan bantuan dan fasilitas. Munculnya informasi anggaran perjalanan dinas bernilai miliaran rupiah, menurutnya, justru menimbulkan pertanyaan serius soal prioritas dan keberpihakan kebijakan anggaran.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal empati dan keberpihakan. Apakah kebijakan anggaran benar-benar untuk rakyat atau justru untuk kepentingan segelintir elit,” katanya.
Sebagai penutup, Abu Alfie menegaskan bahwa JASA Bireuen akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
“Kami akan terus mengawal dan menyuarakan kepentingan rakyat. Anggaran harus dievaluasi dan diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.