BANDA ACEH – Polemik penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang mengemuka belakangan ini dinilai tidak sekadar persoalan teknis kebijakan. Di tengah dinamika tersebut, muncul dugaan adanya skenario terstruktur yang berpotensi melemahkan kewibawaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sekaligus menggerus citra Partai Aceh sebagai representasi politik rakyat.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Aceh, Bahrul Fazal, SH, menilai kegaduhan yang terjadi memiliki dimensi yang lebih kompleks dari sekadar kekeliruan administratif. Ia melihat adanya indikasi yang mengarah pada upaya sistematis untuk membentuk persepsi publik yang merugikan kepemimpinan daerah.
“Situasi ini tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan teknis. Ada kecenderungan yang membentuk opini seolah-olah kebijakan tersebut berasal dari kehendak pimpinan, padahal perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Bahrul.
Menurutnya, perubahan skema JKA melalui Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi salah satu titik krusial yang perlu dikaji secara serius. Ia menegaskan bahwa JKA merupakan program yang lahir dari mandat Qanun, sehingga setiap perubahan seharusnya tetap berada dalam koridor hukum yang selaras.
“Jika program berbasis Qanun diubah melalui regulasi di bawahnya, tentu menimbulkan pertanyaan besar. Ini berpotensi menempatkan Gubernur pada posisi yang kurang menguntungkan di mata publik,” jelasnya.
Bahrul juga menyoroti momentum kemunculan polemik yang dinilai tidak tepat. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika pengawasan pimpinan tidak optimal, ruang kebijakan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
“Dalam situasi seperti itu, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak yang mencoba mengarahkan kebijakan seolah-olah itu merupakan keputusan pimpinan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan simbol komitmen politik Partai Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai penting untuk menjaga agar program tersebut tidak menjadi sumber kesalahpahaman publik.
“Ada kecenderungan opini yang dapat menjauhkan Partai Aceh dari basis konstituennya. Ini yang perlu diantisipasi bersama,” tambahnya.
Sebagai langkah ke depan, Bahrul mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses lahirnya kebijakan tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan draf Pergub.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim independen guna memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Menutup pernyataannya, Bahrul mengingatkan pentingnya menjaga marwah kepemimpinan Aceh dari berbagai kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Akuntabilitas harus ditegakkan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh agar tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan,” pungkasnya.(*)