Peunawa.com | Bireuen - Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian memanas dan mulai memicu kegelisahan luas di tengah masyarakat. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, S.H melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Aceh agar tidak mengabaikan hak dasar rakyat dalam mengakses layanan kesehatan.
Menurut Bahrul, JKA bukan sekadar program bantuan yang bisa dipangkas atau diubah tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ia menegaskan, JKA adalah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil, khususnya di pedesaan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.
“JKA ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini hak rakyat. Kalau ini diganggu, yang pertama jatuh adalah masyarakat kecil,” tegasnya, Senin (13/4/2026).
Ia mengungkapkan, situasi di lapangan kini semakin mengkhawatirkan. Berbagai persoalan dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berdampak langsung ke masyarakat desa, mulai dari kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif, tunggakan iuran, hingga data penerima yang tidak akurat.
Akibatnya, banyak warga yang datang berobat tidak lagi mendapatkan layanan maksimal, bahkan harus membayar sendiri dalam kondisi mendesak.
“Ini bukan kasus tunggal. Ini sudah terjadi di banyak tempat. Orang sakit dipaksa berpikir soal biaya sebelum mendapatkan penanganan. Ini kondisi yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya dengan nada tegas.
Bahrul menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi cepat, dampaknya tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga bisa memicu persoalan sosial yang lebih luas. Keresahan masyarakat, kata dia, kini mulai terasa nyata dan berpotensi mengganggu stabilitas di tingkat desa.
“Kami di desa yang pertama menerima dampaknya. Keluhan datang setiap hari. Kalau ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa runtuh,” katanya.
Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu fokus pada aspek administratif dan efisiensi anggaran, tanpa melihat realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Jangan hanya bicara data dan angka. Lihat kondisi nyata rakyat. Jangan sampai ada warga yang harus memilih antara berobat atau makan. Itu bukan sekadar masalah kebijakan, itu kegagalan,” tegasnya.
APDESI Bireuen mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari mengaktifkan kembali peran JKA secara maksimal, memperbaiki dan memverifikasi ulang data penerima manfaat, hingga memastikan integrasi dengan JKN berjalan tanpa merugikan masyarakat kecil.
Di akhir pernyataannya, Bahrul menegaskan bahwa polemik JKA saat ini menjadi ujian nyata bagi keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
“Ini soal keberanian berpihak. Ketika akses kesehatan mulai terganggu, di situlah pemerintah diuji. Jika rakyat kecil tidak lagi terlindungi, maka negara sedang kehilangan maknanya. JKA harus diselamatkan,” pungkasnya.(*)