Peunawa.com l Pidie Jaya - Lembaga Swadaya Masyarakat Publik Tranparansi ( LSM PuTra ) Kabupaten Pidie Jaya meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk membentuk Pansus para THL / Honorer di jajaran SKPK Kabupaten Pidie Jaya.
Direktur LSM PuTra Zikrlillah kepada awak media mengatakan, terkait viralnya pemberitaan salah satu THL yang diberhentikan secara sepihak oleh Instansi DPMPTSP Pidie Jaya membuat masyarakat bertanya-tanya perihal sistem administrasi pengangkatan dan pemberhentian THL / Honorer.
Dikatakan Zikrlillah, mendelik SK pengangkatan tenaga honorer sebagaimana diketahui sistem administrasi untuk SK THL yaitu berlaku per Tahun.
"Kita ketahui dimana nama-nama Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pidie Jaya SK nya dievaluasi atas kinerja selama setahun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tempat THL bertugas," Imbuh Zikrlillah.
Menurut Zikrlillah, kalau berbicara administrasi tidak ada yang salah dengan kasus Anita Safriani, di Tahun 2021 Dia tidak terdaftar lagi sebagai THL di DPMPTSP Pijay karena yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit, dan SK nya hanya mengikat pertahun. Setiap tahunnya para THL dievaluasi dan seterusnya SKPK mengusulkan kembali nama-nama THL tersebut untuk di SK kan.kembali di tahun anggaran berikutnya. Itu pun sesuai dengan persetujuan bersama antara DPRK mengenai ketersediaan anggaran untuk pembayaran honor THL.
Disamping itu Zikrlillah juga menyoroti beberapa dinas sebagai antisipasi adanya THL bodong alias THL siluman yang bahasa halusnya "awak titipan" yang menjadi bomerang alias senjata makan tuan para Kadis dalam mengambil tindakan. Di absensi ada nama tapi orangnya tidak pernah masuk kantor, ini harus ditelusuri oleh DPRK untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.
Mengenai dengan saudari Anita Safriani, berhubung yang bersangkutan tidak masuk kerja selama lima bulan karena sakit dan haknya di bayar, dan ini juga menjadi temuan dalam pemborosan anggaran yang harus dibahas oleh DPRK.
Berkenaan dengan itu LSM PuTra mendesak DPRK Pidie Jaya untuk melakukan Pansus ke setiap SKPK dalam upaya menelusuri keberadaan THL agar tidak ada yang namanya 'THL siluman' yang setiap bulannya menerkam Anggaran Daerah dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah per bulan. Pungkasnya.(Rel)