Oleh : Muhammad Najuni *Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berjalan selama 17 tahun . Namun, implementasi dari sejumlah butir-butir MoU Helsinki tersebut tidak berjalan seperti identitas Aceh yang di antaranya; bendera, lambang, serta tapal batas, dan lain sebagainya.
Kami juga menilai mengenai ditetapkannya Pj Gubernur, Bupati, maupun Walikota di Aceh tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh MoU Helsinki. Karena berbenturan dengan UU NOMOR 11 TAHUN 2006 pada pasal ke 65
Tetapi kita semua mempunyai suatu pemahaman bahwa bagaimanapun perjalanan damai di Aceh harus sesuai dengan yang diamanatkan dalam nota kesepahaman antara RI dan GAM.
Perdamaian di Aceh tentunya tidak hanya untuk dirasakan oleh para penguasa di Aceh saja, tetapi juga harus dirasakan oleh semua masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh harus memberikan ruang Kritik yang terbuka lebar bagi para pemuda dan mahasiswa, sehingga dengan adanya ruang Kritik tersebut pemuda dan mahasiswa bisa memaknai tentang perdamaian aceh.
Damai bukanlah sebatas adanya situasi kondusif semata, tetapi juga bermuara pada relevansi Perdamaian aceh dengan kesejahteraan masyarakat Aceh, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan pemerintahan yang humanis, serta menjadi alat akomodatif bagi pemerataan kemakmuran masyarakat Aceh.