Penulis Opini Atas Nama : Aldy Anzary Hutabarat Mahasiswa Ilmu Politik FISIP-USK Angkatan 2020
Peunawa.com l MoU Helsinki menjadi titik awal damainya Republik Indonesia dengan Pihak Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ). Dilaksanakan Nota Kesepahaman antara RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia pada 5 Agustus 2005.
MoU Helsinki ialah sebuah sikap pernyataan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Aceh.
17 Tahun Sudah RI-GAM berdamai, dengan kesepakatan MoU Helsinki ada 71 kesepatakan anatara kedua belah pihak, beberapa kesepakatan didalamnya antara lain, mulai dari Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, HAM, Dana OTSUS dan lain sebagainya.
Aceh dengan 3 kali pilkada 3 kali pergantian kepemimpinan sudah seharusnya Aceh menjadi daerah yang serjahtera dan Bermartabat.Tapi sangat disayangkan Aceh kini dalam keterpurukan, mulai dari kualitas pendidikan yang rendah,
SDM yang kurang unggul dan yang paling memalukan Aceh dinobatkan sebagai Provinsi Termiskin dipulau Sumatera pada 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal Bung Karno pernah menyampaikan “Aceh adalah daerah Modal bagi Indonesia” ,tapi sekarang sungguh berbanding terbalik.
Aceh memeiliki letak geografis yang strategis,terletak di ujung barat Indonesia yang berdekatan dengan jalur perdagangan Internasional Selat Malaka, harus nya menjadi bonus dan dapat memanfaatkannya, tapi bisa kita lihat pelabuhan-pelabuhan di Aceh hanya diisi Kapal Aceh sendiri.
Hal ini berbanding terbalik dengan Pelabuhan Belawan yang terletak di Sumatera Utara yang notabene tetangga dari Aceh ,dimana pelabuhan tersebut sangat sibuk melayani perniagaan lokal dan internasional.
Sudah saatnya Aceh mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia demi mendukung percepatan Pembangunan Nasional.
Dana Otsus Aceh kedepan berkurang dari sebelumnya, diharapkan Pemerintah Aceh kedepan dapat mengalokasi Dana Otsus efektif dan efesien. Seperti misal berfokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan, Pengembangan SDM dan sektor Kesehatan hingga keseluruh pelosok Aceh demi mewujudkan Aceh yang bermartabat.
Kedepan kita harapkan para elit-elit Aceh bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dapat mengedepankan kepentingan rakyat aceh, bukannya malah mengedepankan kelompok tertentu. Pemerintah Aceh diharapkan lebih agresif dalam mengahadapi problem di tengah-tengah masyarakat.
Bersama – sama kita harapkan Pemerintah Aceh dapat mendatangkan Investor baik local maupun internasional untuk mendukung perpecapatan pembangunan dari segala lini.
Seperti mendatangkan investor untuk pembangunan daerah pariwisata, pembangunan industri-industri. Tentu hal demikian dinanti rakyat aceh dimana langkah tersebut dapat membuka lapangan kerja bagi rakyat aceh, mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan demi mensejahterakan rakyat aceh.
Saya pikir dengan megah nya gedung- gedung pemerintah provinsi di ibukota Banda Aceh juga melambangkan kesejahteraan rakyat aceh, tapi sangat disayangkan justru berbanding terbalik,masih banyak rakyat yang lapar,masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan,elit-elit aceh memiki rumah mewah,harta berlimpah tapi rakyatnya untuk memiliki akses pendidikan yang bermutu saja sangat sulit.
Rakyat Aceh merindukan masa kejayaan bangsa nya. Jangan sampai rakyat Aceh berpikir “MoU Helsinki: Untuk Siapa?”