Foto : Wakil Ketua JASA Aceh Timur, Ambia Ishak
Peunawa.com | Aceh Timur – Pernyataan kontroversial dari Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Erni Eriyanti, mengenai keberadaan empat pulau di perbatasan Aceh–Sumut menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Salah satunya datang dari Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Timur.
Wakil Ketua JASA Aceh Timur, Ambia Ishak, menyayangkan sikap Erni yang dalam sebuah wawancara yang dimuat berbagai media menyatakan bahwa Sumatera Utara harus mempertahankan empat pulau, yakni Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
“Pernyataan seperti itu sangat disayangkan, karena bisa memicu konflik dan kesalahpahaman antarwilayah. Keempat pulau yang disebutkan itu secara administratif jelas berada di Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Ini bukan wilayah sengketa,” ujar Ambia kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).
Ambia menegaskan bahwa Aceh memiliki dasar hukum dan dokumen administrasi yang sah atas pulau-pulau tersebut. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk pejabat publik, agar tidak sembarangan memberikan pernyataan yang berpotensi menyinggung masyarakat Aceh.
“Kami minta Erni Eriyanti segera mengklarifikasi atau mencabut pernyataan tersebut. Jangan sampai muncul persepsi seolah Sumut ingin merebut wilayah Aceh. Ini bukan hanya soal geografis, tapi juga soal harga diri dan sejarah Aceh,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Erni Eriyanti yang juga politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa Sumatera Utara harus mempertahankan keempat pulau tersebut karena dinilai strategis dan penting bagi wilayah pesisir barat Sumut.
Pernyataan itu mendapat respons kritis dari berbagai tokoh Aceh, salah satunya Irfansyah, anggota DPR Aceh. Irfansyah menilai pernyataan Erni tidak bijak dan berpotensi melukai perasaan masyarakat Aceh.
“Statement itu jelas tidak berdasarkan fakta dan bisa dianggap provokatif. Sebagai pejabat publik, semestinya dia bisa bicara dengan data dan etika politik, bukan malah membuat kegaduhan,” kata Irfansyah saat dimintai keterangan oleh media lokal.
Ia juga meminta Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara segera duduk bersama untuk meluruskan persoalan ini agar tidak melebar menjadi konflik horizontal antar masyarakat perbatasan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Erni Eriyanti terkait kritik yang ditujukan kepadanya. Namun, suara-suara protes dari tokoh dan aktivis Aceh terus mengalir sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga keutuhan wilayah Aceh yang sah secara hukum.