APDESI Bireuen : Hentikan Sementara MBG, Selamatkan Korban Bencana Lebih Mendesak

Adsense

Peunawa

Iklan Berjalan

Iklan Slide

APDESI Bireuen : Hentikan Sementara MBG, Selamatkan Korban Bencana Lebih Mendesak

3/31/2026



Peunawa.com |Bireuen — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen menyatakan dukungan tegas terhadap usulan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, terkait pengalihan sementara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk percepatan penanggulangan bencana di daerah terdampak, hal tersebut disampaikan oleh Tgk Muliadi SH, Kabag Hukum dan HAM APDESI Bireuen. 

Ia menilai bahwa kondisi darurat bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh, membutuhkan langkah cepat dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Dalam situasi darurat seperti ini, keselamatan dan pemulihan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kami memandang pengalihan sementara anggaran MBG merupakan langkah realistis dan sangat membantu percepatan penanganan bencana,” ujar Tgk Muliadi SH dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat terdampak bencana yang belum mendapatkan penanganan optimal, baik dari sisi bantuan kemanusiaan, penyediaan hunian sementara, maupun pemulihan sektor pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan warga.

Tgk Muliadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghapus program MBG, melainkan sebagai bentuk penyesuaian dalam kondisi darurat demi kepentingan yang lebih mendesak.

“Ini bukan soal meniadakan program, tetapi tentang bagaimana negara hadir secara cepat dan tepat sasaran di tengah penderitaan rakyat. Ketika bencana terjadi, maka seluruh sumber daya harus difokuskan untuk penyelamatan dan pemulihan,” tegasnya.

Lebih lanjut, APDESI Bireuen turut mendorong pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain itu, APDESI juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

“Solidaritas dan kepedulian harus menjadi landasan utama. Saat saudara-saudara kita mengalami musibah, maka sudah sepatutnya kita bersama-sama mengambil langkah konkret untuk membantu mereka bangkit,” pungkas Tgk Muliadi SH.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mampu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. (*)