BIREUEN - Peunawa.com l Bupati Bireuen Ir Muhklis dan wakil Bupati Bireuen Ir Razuardi menemui ribuan masa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, Dan ikut berjanji akan menyelesaikan semua persoalan yang terjadi selama penanganan banjir apa lagi masalah data yang sudah berlarut-larut belum terdata dengan maksimal dan baik. 06 April 2026.
Bupati dan wakil Bupati Bireuen Sata menemui masa aksi di temani oleh seluruh Bawahnya Termasuk dinas terkait seperti Kepala dinas sosial, Kepala dinas pertanian, Kepala BPBD dan para camat Yang wilayahnya terdampak banjir.
Aksi Koalisi Gerakan Sipil Meminta Bupati Bireuen Membuka Posko pengadaduan, Agar para korban banjir bisa mengadu secara langsung yang belum mendapatkan bantuan, baik yang belum mendapatkan DTH, Jadub dan bantuan lainnya.
Karena para korban sudah jenuh dan bosan mengadu kepada para camat dan keuchik, Mengingat tidak ada jawaban yang bijak dan hasil yang memuaskan, maka sudah pantas posko pengaduan di buka di tingkat Kabupaten.
Bupati Bireuen Berjanji menandatangani Petisi yang di bawa oleh para pendemo Korban Banjir, dengan jangka waktu lima hari kerja, Jika Petisi ini tidak ikut di tanda tangan oleh forkopimda maka kami akan kembali mengelar aksi lebih besar lagi,.
Berikut Beberapa Tuntutan Koalisi Gerakan Sipil Bireuen Di Antara Lain:
Pemenuhan Hai Korban Bencana Banjir, Koalisi Gerakan Sipil Bireuen Gelar aksi damai jilid II di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. M. Akmal, aksi ini menyikapi keresahan masyarakat korban yang terabaikan,
Massa menuntut pemerintah daerah segera menuntaskan hak-hak korban banjir November 2025 yang terabaikan, sebut Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, Akmal.
Koordinator Aksi, M. Akmal, dalam pembukaan orasinya menyampaikan, aksi ini diinisiasi akibat keresahan masyarakat yang sebagian besar nya masih luput dari pemenuhan hak sebagai korban bencana. Sementara Bencana Hidrometeorologi telah empat bulan berlalu.
Banyak korban banjir masih hidup dalam ketidakpastian.“Ini bukan lagi soal lambatnya penanganan, tapi soal hak warga yang belum dipenuhi. Kami tidak bisa diam ketika korban masih bertahan tanpa kepastian,” ujar M. Akmal.
Bencana akhir 2025 lalu mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Namun pada kenyataan, proses pemulihan pascabencana berjalan sangat lambat. Sehingga banyak korban yang terabaikan." Bahkan bukan sedikit yang masuk dalam pendataan Tidak Masuk Kategori (TMK), sebut Akmal.
Aksi Damai Jilid II diikuti Ratusan masyarakat korban banjir dan Disabilitas yang diawali Brifing di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cot Gapu. Kemudian Massa bergerak memasuki komplek Kantor Bupati Bireuen untuk menyampaikan orasi.
Aksi Damai Jilid II di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen diikuti oleh ratusan masyarakat korban bencana dan kaum Disabilitas, mendapat pengamanan dari kepolisian dan Satpol PP. (Yusri),.