Bupati Bireuen DR. H. Muzakkar A Gani SH.,M.Si saat memberi arahan dalam Forum Konsultasi Publik, rancangan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) 2023-2026 di Aula Hotel Fajar, (17/2). |
Rancangan RPK tersebut dihadiri Bupati, Sekda, Para Asisten, Staff Ahli, Ketua DPRK, Kepala BAPPEDA, Camat, Kepala SKPK lingkungan Pemkab Bireuen, Unsur Akademisi dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Menjawab wartawan, Bupati Bireuen DR. H. Muzakkar A Gani, SH., M.Si mengatakan RPK tersebut dilaksanakan merupakan sebagai patron atau arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang tidak lama lagi akan dipimpin oleh Pejabat (PJ) Bupati, karena masa jabatan Muzakkar sebagai Bupati Bireuen defenitif akan berakhir pada bulan Agustus Tahun 2022.
"RPK kita laksanakan sebagai patron atau arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen selama dipimpin oleh Pejabat (PJ) Bupati, karena masa jabatan Kami sebagai Bupati Bireuen defenitif tidak lama lagi akan berakhir," ujar Muzakkar A Gani.
Dikatakannya, PJ Bupati tidak memiliki visi dan misi Pembangunan seperti pejabat politik defenitif, tetapi Ia akan menjalankan pemerintahan setelah adanya RPK yang telah kita susun bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
Dikatakannya, PJ Bupati tidak memiliki visi dan misi Pembangunan seperti pejabat politik defenitif, tetapi Ia akan menjalankan pemerintahan setelah adanya RPK yang telah kita susun bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
Menurut Muzakkar, selain membuat patron pembangunan 4 Tahun itu, dirinya pula akan membuat Peraturan Bupati, untuk kemudian diserahkan kepada PJ Bupati, sebagai landasan dalam melakukan pembangunan selama menjabat Bupati Bireuen.
Lanjut Bupati, idealnya, bila pemilu berlangsung normal, Rencana Pembangunan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Namun karena pemerintah telah menetapkan Pilkada serentak pada Tahun 2024, maka penyusunan RPK berlaku untuk 4 Tahun.
Mengenai program prioritas, dirinya mengungkapkan akan mengevaluasi kembali program-program yang terdapat di RPJM dalam masa kepemimpinan selama 5 Tahun ini. Jika memang terdapat program yang realistis maka akan dilanjutkan namun jika tidak, akan dihilangkan.
Lanjut Bupati, idealnya, bila pemilu berlangsung normal, Rencana Pembangunan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Namun karena pemerintah telah menetapkan Pilkada serentak pada Tahun 2024, maka penyusunan RPK berlaku untuk 4 Tahun.
Mengenai program prioritas, dirinya mengungkapkan akan mengevaluasi kembali program-program yang terdapat di RPJM dalam masa kepemimpinan selama 5 Tahun ini. Jika memang terdapat program yang realistis maka akan dilanjutkan namun jika tidak, akan dihilangkan.
"Untuk program prioritas, saya akan mengevaluasi program-program yang terdapat di RPJM dalam masa 5 Tahun ini. Jika memang terdapat program yang realistis maka akan dilanjutkan namun jika tidak, akan kita hilangkan," imbuhnya.
Ia mencontohkan, untuk sejumlah program yang sudah berjalan dan bagus, di sisa waktu yang tersisa sedikit lagi maka itu akan diselesaikan. Misalnya rencana pembangunan jalan ditarget 550 KM yang tercover sekarang 400 KM, maka yang tinggal sedikit lagi itu kita masukkan, tanpa melupakan Isu-isu strategis lain seperti, Pilkada kemudian pemotongan DOKA, selanjutnya PON di Aceh kemudian Covid-19, sesuai kemampuan anggaran, Pungkasnya. (*)
Ia mencontohkan, untuk sejumlah program yang sudah berjalan dan bagus, di sisa waktu yang tersisa sedikit lagi maka itu akan diselesaikan. Misalnya rencana pembangunan jalan ditarget 550 KM yang tercover sekarang 400 KM, maka yang tinggal sedikit lagi itu kita masukkan, tanpa melupakan Isu-isu strategis lain seperti, Pilkada kemudian pemotongan DOKA, selanjutnya PON di Aceh kemudian Covid-19, sesuai kemampuan anggaran, Pungkasnya. (*)