Peunawa.com l Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perhutani, Inhutani dan Direktur Utama Holding Perusahaan Nusantara, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ir H TA Khalid MM menekankan terbentuknya suatu kegiatan antara Komisi IV dengan Perum Perhutani, Inhutani khususnya kepada PTPN, hal itu disampaikan oleh TA Khalid dalam penyampaian pandangan fraksi mewakili fraksi partai Gerindra Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta pada Rabu, (7/0/11/2022).
TA Khalid menyebut untuk dapat meningkatkan komunikasi serta dukungan Komisi IV DPR RI perlu adanya kegiatan yang bisa berinteraksi antara komisi IV dengan Perum Perhutani, Inhutani dan Khususnya PTPN seperti Bimtek atau kegiatan lain.
Menurutnya walaupun mungkin Perhutani, Inhutani dan PTPN lebih kepada tupoksi BUMN, tetapi kami Perlu informasi-informasi terkait terutama seperti PTPN sampaikan tentang PSR yang membutuhkan dukungan Komisi IV, oleh sebab itu perlu adanya kegiatan yang bisa berinteraksi antara Komisi IV dengan PTPN misalnya.
"Seperti permasalahan PTPN di Aceh banyak masalah yang dihadapi, masyarakat telepon saya l, saya tidak berinteraksi mungkin pendapat yang satu tidak ada merasa berhubungan dengan kami karena bukan tupoksi Komisi IV, lebih kepada komisi BUMN, ini harus kita rubah paradigma itu karena kenapa kita saling keterikatan kalau kita tidak merasa dianggap mitra komisi IV, kami misalnya turun ke Aceh datang ke PTPN ada permasalahan PSR, ayo sama-sama kita selesaikan," sebut TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) Mohammad Abdul Gani menjelaskan terkait PSR akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi IV pada Tahun 2023, dalam rangka membahas Perkebunan Sawit Rakyat dan Pengelolaan Agrowisata.(**)