Bireuen — Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Kabupaten Bireuen melontarkan tudingan serius terkait pemangkasan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Organisasi ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak sekadar melakukan evaluasi administratif, melainkan membongkar dugaan permainan anggaran yang disebut-sebut melibatkan aktor utama di balik kebijakan tersebut.
Ketua JASA wilayah Batee Iliek, Tgk Muliadi, menyatakan kebijakan pengurangan anggaran JKA memperlihatkan pola yang tidak lazim. Ia menilai, keputusan itu tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari skema yang lebih besar dan sistematis.
“Ini bukan lagi soal salah hitung atau efisiensi. Ada pola yang menunjukkan dugaan permainan anggaran. DPRA harus berani membuka siapa aktor utamanya. Jangan biarkan ini berhenti di permukaan,” kata Muliadi, Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurut dia, pengaitan JKA dengan skema desil justru mempersempit ruang akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kebijakan tersebut, kata dia, telah menciptakan efek psikologis yang nyata di tengah warga.
Di lapangan, dampaknya mulai terlihat. Sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami penurunan kunjungan. Namun, Muliadi menegaskan, kondisi itu bukan mencerminkan peningkatan kesehatan masyarakat.
“Rumah sakit yang sepi hari ini bukan kabar baik. Itu alarm. Rakyat memilih diam, menahan sakit, karena takut berobat. Mereka khawatir tidak lagi dijamin setelah JKA ditarik ke dalam skema desil,” ujarnya.
Ia memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, konsekuensinya bisa lebih luas dari sekadar polemik anggaran. Menurut dia, ini menyangkut hak dasar dan keselamatan warga.
“Ketika orang miskin mulai menghitung antara sakit dan biaya, di situlah negara sedang diuji. Jika mereka kalah oleh ketakutan, maka yang hilang bukan hanya kesehatan, tapi kepercayaan,” kata dia.
JASA juga meminta aparat penegak hukum turun tangan menelusuri proses penganggaran yang dinilai tidak transparan.
Mereka menilai, tanpa langkah tegas, dugaan praktik serupa akan terus berulang dalam pengelolaan dana publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRA belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Polemik JKA pun kian menguat, seiring munculnya berbagai kritik terkait arah kebijakan anggaran dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.(*)