Peunawa.com | Banda Aceh - Pasca datangnya masa dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Nanggroe Aceh (PNA) ke Kanwil Kemenkumham Aceh untuk meminta pembatalkan SK kepengurusan PNA yang dipimpin Irwandi Yusuf, kakanwil Aceh buka suara
Menanggapi kedatangan massa dari KLB Partai Nanggroe Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh buka suara terkait permintaan yang menginginkan pembatalan keputusan kepengurusan di PNA saat ini
"Kita minta Kemenkumham mencabut SK yang telah dikeluarkan karena berpotensi membuat keributan dan menimbulkan konflik di Aceh," kata Koordinasi Aksi Tarmizi usai bertemu dengan pihak Kemenkumham.
Namun Kakanwil menjelaskan terkait SK kepengurusan yang didaftarkan sudah sesuai dengan AD/ART partai , "SK Kepengurusan sudah sesuai dengan PP nomor 20 tahun 2007 dan AD/ART PNA," Ungkap Meurah Budiman selaku Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Kamis (3/2/2022).
Lebih lanjut Budiman menjelaskan bahwa dalam pembentukan AD/ART partai tidak menyebutkan bahwa pengurus ataupun pimpinan partai jika dipenjara ataupun tersandung kasus maka batal dia sebagai pengurus ataupun pimpinan partai maka dengan itu Kanwil Kemenkum Aceh tidak mengesahkan hasil dari KLB Partai Nanggroe Aceh karena masih mengacu kepada SK Kakanwil 2017
Melihat kegaduhan yang terjadi di PNA saat ini, Steffy Burase selaku istri Irwandi Yusuf ikut mempostingkan sebuah video di Instagramnya @steffyburase yang berisi penjelasan dari Kakanwil Aceh dan menulis sebuah Captian "Masuk penjara karena di cintai rakyat jauh lebih terhormat ketimbang bebas merdeka kenyang dengan uang rakyat,
Di pimpin napi korban fitnah masih lebih aku sukai daripada tikus berdasi musang berbulu domba yang selalu mengatasnamakan Rakyat".
Postingan ini disukai oleh lebih 700 pengguna dan di tonton oleh lebih 25 ribu pengguna Instagram
Partai PNA sendiri dibentuk pada tahun 2012 di mana masih sebagai Partai Nasional Aceh dan pada 2 Mei 2017 merubah namanya menjadi Partai Nanggroe Aceh dengan berideologi Nasionalisme Aceh dan diketuai oleh Irwandi Yusuf, partai ini mulai ikut dalam pemilihn umum legislatif Indonesia pada tahun 2014.