Peunawa.com l Bireuen — Menyusul ramainya pemberitaan mengenai dugaan penahanan bantuan logistik untuk korban banjir oleh staf BPBD Bireuen, sejumlah keuchik dari Kecamatan Gandapura memberikan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada penahanan bantuan, melainkan hanya terjadi miskomunikasi serta perbedaan informasi di lapangan.
Keuchik Mudassir SH, yang lebih dikenal sebagai Keuchik Odon, menjelaskan bahwa para keuchik dari Gandapura telah tiba di Gudang BPBD Blang Bladeh pada pukul 09.00 WIB sesuai arahan camat. Namun saat mereka sampai, gudang belum dapat dibuka karena petugas yang memiliki akses masih berada di luar kantor.
“Penjaga gudang mengatakan gudang baru bisa dibuka siang hari. Jadi bukan ditahan, hanya belum ada petugas yang bertugas membuka karena masih berada di luar,” ungkap Odon, Kamis (15/1/2026).
Dalam penyampaiannya, Odon turut didampingi anggota DPRK Bireuen dan Ketua APDESI, yang bersama-sama turun ke lokasi untuk memastikan fakta agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Ia menambahkan, Camat Gandapura baru tiba di gudang sekitar pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya tertahan lama dalam kemacetan di jembatan Kuta Blang. Setelah camat dan petugas BPBD tiba, proses pemuatan bantuan langsung dilakukan tanpa hambatan.
Distribusi Berjalan Normal
Lebih lanjut Odon menegaskan, bantuan untuk Kecamatan Gandapura tidak pernah tertahan sebagaimana isu yang berkembang. Bahkan sehari sebelumnya mereka telah menerima 31 ton beras dari BPBD untuk disalurkan kepada warga terdampak banjir.
“Kami baru kemarin mengambil 31 ton beras untuk Kecamatan Gandapura. Itu menunjukkan distribusi berjalan normal. Jadi tidak benar ada penahanan bantuan seperti yang beredar,” tegasnya.
Imbauan untuk Tidak Memperkeruh Situasi Sebagai pihak yang melihat langsung kondisi di lapangan, Odon meminta semua pihak, termasuk media, agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi demi menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu kepanikan masyarakat.
“Ini hanya miskomunikasi. Jangan sampai bantuan yang seharusnya mempercepat pemulihan justru dipolitisasi atau disalahartikan. Fokus kita adalah memastikan warga menerima bantuan tepat waktu,” tutupnya.(*)