Peunawa.com | Bireuen - Pasca kunjungan audiensi Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Unsur Pemerintah Daerah (Pemda) Bireuen, Kapolres, MPU dan FKUB pada Senin (31/10/2022) ke Bireuen, muncul beragam berita melalui media massa online dan berita tersebut kontradiktif dengan hasil audiensi yang dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Bireuen.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen merasa perlu meluruskan beberapa informasi terkait pembangunan Masjid Taqwa Samalanga di Gampong Sangso melalui press release pada tanggal 3 November 2022.
Terbitnya IMB pembangunan Masjid Taqwa Samalanga nomor 63 tahun 2017 bulan Juni 2017, seiring dimulainya pembangunan pondasi masjid terjadinya demontrasi ribuan orang yang menolak pembangunan masjid Taqwa Samalanga.
Selain itu juga ada penolakan oleh 45 Keuchik (kepala desa) dari 46 desa dan 5 Imum Mukim yang mewakili unsur masyarakat dalam wilayah gampong masing-masing di Kecamatan Samalanga, dilaksanakan musyawarah sebanyak dua kali pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2021 di gedung serbaguna kecamatan Samalnga serta membuat berita acara penolakan pendirian masjid taqwa di desa sangso dengan membubuhkan tanda tangan, cap stempel desa dan stempel mukim.
Untuk menciptakan stabilitas keamanan sehubungan dengan terjadinya beberapa kali demontrasi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan masjid dimaksud yang berlaku satu tahun.
Tahun 2019 panitia pembangunan masjid menggugat keputusan penundaan IMB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dengan hasil putusan menolak permohonan gugatan keputusan penundaan yang diajukan panitia pembangunan masjid (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019).
Kemudian Panitia Pembangunan masjid melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan hasil putusan menolak dan menguatkan PTUN Banda Aceh (Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 177/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 3 September 2019).
Panitia pembangunan masjid melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan hasil putusan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 98 K/TUN/2020 tanggal 19 Maret 2020).
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam hal menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.
Maka sesuai pasal 69 ayat 2 huruf c masih dalam undang-undang yang sama, keputusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan dapat ditunda pelaksanaannya jika berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan upaya-upaya mediasi dan memfasilitasi pertemuan para pihak yang bersangkutan baik yang dilakukan ditingkat kecamatan maupun kabupaten dan melibatkan MPU, FKUB, akademisi, pimpinan pesantren dan forkopimda Bireuen.
Pertemuan tersebut belum menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak, namun Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama forkopimda tetap mengupayakan perdamaian antar kedua belah pihak guna terciptanya kerukunan dalam masyarakat.
Pemerintah Daerah bersama forkopimda mengharapkan kedua belah pihak menahan diri dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan norma-norma yang melekat di masyarakat setempat.(rilis)