Sofyan yang merupakan aktivis senior yang pernah kuliah di Fisip Universitas Malikussaleh, bersama kompatriotnya; Asra Rizal, membentang spanduk sebagai bentuk gugatan moral agar para pemangku kepentingan dan pemegang kewenangan, supaya tidak semena-mena mengeruk sumber daya alam di Aceh, mulai dari tambang darat, hingga lepas pantai.
Dalam pernyataan sikap, dua aktivis yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan Rakyat Menggugat (GRM), meminta Kementerian ESDM, Badan Pengolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA), PT Pembangunan Aceh (Pema) dan PT Pema Global Energi (PGE) mengelola migas secara terbuka. Dalam arti mereka harus transparan dalam pengelolaan hingga bagi hasil.
Para stakeholder yang disebutkan di atas, agar mematuhi dan melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2006 tentang Participacing Interest (PI) 10 % Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Mereka meminta BPMA dan SKK Migas bertindak lebih terbuka terhadap pengelolaan wilayah kerja di Aceh, baik onshore maupun offshore.
Demikian juga kepada KKKS baik nasional maupun asing yang sedang dan akan mencari penghidupan ekonomi di Aceh, agar senantiasa memperhatian kekhususan Aceh, menghormati adat-istiadat Aceh, menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.
Selain itu dua aktivis itu juga meminta KKKS wajib berkomitmen menjaga keseimbangan lingkungan hidup, politik, dan sosial.
“Penyerapan tenaga kerja lokal di KKKS harus sangat maksimal. Agar pengalaman masa lalu tidak berulang. Demikian juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh rantai keadilan agar masyarakat Aceh tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan,” sebut Sofyan.
Kepada pemerintah daerah, Sofyan dan Asra Rizal mengingatkan agar mengedepankan investasi yang menjunjung tinggi kelangsungan lingkungan hidup, sosial, budaya dan religi.
“Jangan bermental calo kalau benar-benar ingin memajukan Aceh. SDA Serambi Mekkah diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan rakyat negeri ini. Pengalaman buruk masa lalu jangan berulang. Karena sangat pahit, dan wajib menjadi pelajaran,” sebut dua aktivis itu. [*]